Rektor USU Bakal Bentuk Tim untuk Jalankan Permendikbud PPKS

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin menyatakan dukungannya terhadap Permendikbud dan Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS). Muryanto menyatakan bahwa peremndikbud ini berperan penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Kekerasan di kampus.

 “USU mendukung Permendikbud nomor 30 mulai tahun 2021, dengan peraturan ini kampus secara konsisten melaksanakan norma-norma pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual,” kata Muryanto di Medan, Sabtu (13 November 2021).

 Muryanto mengatakan, sebagai langkah sebelum ekspedisi Kemendikbud untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di kampus terapung, Permendikbud ini sudah dicap sebagai pedoman bagi kampus.

 “Kehadiran Permendikbudristek tentunya akan menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk membuat aturan yang disimpulkan dan kepastian untuk mengambil tindakan karena ada kerangka hukum yang lebih tinggi,” katanya.

 Muryanto mengatakan pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan Permendikbud ini. Dengan Permendikbud ini, Muryanto berharap mahasiswa akan mendapatkan kenyamanan di kampus.

 “Satgas segera dibentuk untuk menindaklanjuti isi Permendikbud. Tujuannya tentu saja untuk memberantas kekerasan seksual di kampus,” kata Muryanto.

 Tidak Ada Yang Mengatakan Permendikbud 30/2021 Untuk Kekerasan Seksual Hanya

 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (MendikbudRistek) Tidak Ada Makarim menegaskan bahwa PermendikbudRistek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) hanya berfokus pada satu jenis UU yang melanggar norma agama dan etika, selain tindakan kekerasan seksual.

 “Kami ingin ulangi bahwa Permendikbud ini hanya menargetkan satu jenis kekerasan, kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas,” kata Nadiem di Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Kekerasan Seksual, Jumat (11 Desember).

 Tidak ada yang mengakui bahwa ada banyak kegiatan di luar kekerasan seksual yang melanggar norma agama dan etika di lingkungan universitas.Namun, tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disahkan pada 31 Agustus 2021 adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual.

 “Selain itu, banyak kegiatan yang mungkin tidak sejalan dengan norma agama dan norma etika yang mungkin diatur secara mandiri dalam aturan dan peraturan lain dari universitas yang berbeda,” kata Nadiem.

 Tidak ada yang membantu menjelaskan bahwa Departemen Pendidikan dan Riset dan Teknologi tidak mendukung semua kegiatan yang melanggar norma agama dan perbuatan asusila. “Saya kira ada satu hal yang perlu diperjelas. Juga ingat bahwa Kemendikbud tidak mendukung apa pun yang tidak sesuai dengan norma agama dan perbuatan asusila,” ujarnya.

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas